PPh Pasal 25

PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

A.      PENDAHULUAN

Ketentuan pasal 25 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur tentang penghitungan besarnya

angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan.

Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dpat dilakukan dengan:

1. Wajib pajak membayar sendiri (PPh pasal 25)

2. Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPh pasal 21, 22, 23, dan 24).

B.      CARA MENGHITUNG BESARNYA PPh PASAL 25

Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib pajak

untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan

Pajak Tahunan Pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

a. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23,

serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

C.      BEBERAPA MASALAH/KASUS UNTUK MENGHITUNG BESARNYA PPh PASAL 25

1. Angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan

PPh

Besarnya angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan

PPh adalah sebesar angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.

2. Apabila dalam tahun berjalan, diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang lalu

Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan Surat Ketetapan pajak untuk tahun pajak

yang lalu maka angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan Surat Ketetapan Pajak

tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan Surat Ketetapan

Pajak.

D.      HAL-HAL TERTENTU UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PPh

PASAL 25

Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang

harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan, apabila:

1. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian

2. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur

3. SPT Tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang

ditentukan.

4. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.

5. Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran

bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan.

6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak

ANGSURAN PPH PASAL 25 BAGI WP BARU, BANK, BUMN, BUMD DAN WP

TERTENTU LAINNYA

Sesuai Pasal 25 ayat (7) UU PPh, penghitungan PPh Pasal 25 bagi WP baru, BUMN, BUMD,

dan WP tertentu lainnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Baru

- Wajib Pajak Baru adalah Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali

memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan.

- Besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan untuk WP baru dihitung berdasarkan

penerapan tariff umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua

belas).

- Dalam hal WP Baru menyelenggarakan pembukuan dan dari pembukuannya dapat

dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan, penghasilan neto fiscal dihitung

berdasarkan pembukuannya.

- Dalam hal WP Baru hanya menyelenggarakan pencatatan dengan menggunakan Norma

Penghitungan Penghasilan Neto atau menyelenggarakan pembukuan tetapi dari

pembukuannya tidak dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan, penghasilan

neto fiscal dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atas peredaran

atau penerimaan bruto.

- Untuk Wajib Pajak orang pribadi baru, jumlah penghasilan neto fiscal yang disetahunkan

dikurangi terlebih dahulu dengan PTKP.