PPh Pasal 22

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

        I.            PENGERTIAN

Merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh:

• Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,

instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga Negara lainnya,berkenaan dengan

pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah

pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama;

• Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di

bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang

tertentu antara lain otomotif dan semen;

dan

• Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang

tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak badan tertentu ini akan

dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang

tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal

pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan

sangat mewah.

      II.            PEMUNGUT PAJAK

Pemungut PPh Pasal 22 adalah:

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;

2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat ataupun di

tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;

3. Badan Usaha milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan pembelian

barang dengan dana yang bersumber dari belanja Negara (APBN) dan/atau belanja daerah

(APBD), kecuali badan-badan tersebt pada butir 4;

4. Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik

(BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT

Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina dan bank-bank BUMN yang

melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN;

5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industry semen, industry kertas, industry

baja, dan industry otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas

penjualan hasil produksinya didalam negeri;

6. Produsen atau importer bahan bakar minyak, gas dan pelumas atas penjualan bahan bakar

minyak, gas dan pelumas;

7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sector perhutanan, perkebunan, pertanian dan

perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk

keperluan industry atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul;

8. Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

    III.            OBJEK PEMUNGUTAN PPh PASAL 22

Yang merupakan objek pemungutan PPh pasal 22 adalah:

1. Impor barang

2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran,

Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Pemerintah Daerah.

3. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara dan

Badan Usaha Milik Daerah yang dananya dari belanja Negara dan atau belanja daerah.

4. Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak

di bidang industry semen, industry rokok, industry kertas, industry baja dan industry

otomotif.

5. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha selain

Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas.

6. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industry atau ekspor industry dan eksportir yang

bergerak dalam sector perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan dari pedagang

pengumpul.

7. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Yang dimaksud barang yang tergolong

sangat mewah adalah:

a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp. 20.000.000.000.000,00 (dua

puluh miliar rupiah);

b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp. 10.000.000.000.000,00

(sepuluh miliar rupiah);

c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp.

10.000.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500m2

(lima ratus meter persegi);

d. Apartemen, kondominium dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih

dari Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan/atau luas bangunan lebih

dari 400m2 (empat ratus meter persegi);

e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa

sedan, jeep, sport utility vehicle (SUV), multipurpose vehicle (MPV), minibus dan

sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.

Dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 adalah:

1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan. Pengecualian ini harus dinyatakan

dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh

Direktur Jenderal Pajak.

2. Impor barang yang diterbitkan dari bea masuk:

a. Barang perwakilan Negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia

berdasarkan asas timbale balik.

b. Barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada

Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak

memegang paspor Indonesia.

c. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, social atau kebudayaan.

d. Barang untuk keperlua museum, kebun binatang dan tempat lain semacam itu yang

terbuka untuk umum.