PPh Pasal 24

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

A.      PENDAHULUAN

Pada dasarnya Wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk

penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Untuk meringankan beban pajak

ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh

di luar negeri, ketentuan ini mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan    yang

dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas

seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri.

Ketentuan pasal 24 U PPh mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang

dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang

terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri

dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di

Indonesia. Indonesia menganut tax credit yang ordinary credit method dengan menerapkan per

country limitation.

B.      PENGGABUNGAN PENGHASILAN

Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut:

1. Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya

penghasilan tersebut (accrual basis).

2. Penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya

penghasilan tersebut (cash basis).

3. Penggabungan penghasilan yang berupa dividen (pasal 18 ayat 2 UU PPh) dilakukan

dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan

Keputusan Mentri Keuangan.

C.      BATAS MAKSIMUM KREDIT PAJAK

Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan

sebagai berikut:

1. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham

dan sekuritas lainnya adalah Negara tempat badan yang menerbitkan saham atau

sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;

2. Penghasilan berupa bunga, royalty, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak

adalah Negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalty atau sewa

tersebut bertempat kedudukan atau berada;

3. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah Negara

tempat harta tersebut terletak;

4. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan adalah

Negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat

kedudukan atau berada;

5. Penghasilan bentuk usaha tetap adalah Negara tempat bentuk usaha tetap tersebut

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;

6. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut

serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah Negara

tempat lokasi penambangan berada;

7. Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah Negara tempat harta tetap berada; dan

8. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap

adalah Negara tempat bentuk usaha tetap berada.

Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah diantara 3 unsur/perhitungan berikut ini:

1. Jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri.

2. (Penghasilan luar negeri : Seluruh Penghasilan Kena Pajak) x PPh atas seluruh yang

dikenakan tariff pasal 17.

3. Jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak (dalam hal penghasilan

kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri).

BATAS MAKSIMUM KREDIT PAJAK UNTUK SETIAP NEGARA (PER COUNTRY

LIMITATION)

Apabila penghasilan luar negeri berasal dari berbagai Negara, maka perhitungan batas

maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing Negara.

RUGI USAHA DI LUAR NEGERI

Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak , tidak dihitung kerugian yang diderita di Luar

negeri.

PERUBAHAN BESARNYA PENGHASILAN DI LUAR NEGERI

Dalam hal terjadi perubahan besarnya pengahsilan yang berasal dari luar negeri, Wajib pajak

harus melakukan pembetulan SPT Tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan

melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Apabila karena pembetulan

tersebut tidak dikenakan sanksi bunga. Apabila karena pembetulan tersebut menyebabkan Pajak

Penghasilan lebih dibayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak

setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya.

D.      CARA MELAKSANAKAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, Wajib Pajak

wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri:

1. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri.

2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri.

3. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.

Penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut

dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPH.