PPh Pasal 23

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 

A.      PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari deviden, bunga, royalti, sewa dan

penghasilan lain atas penggunaan harta dan imbalan jasa teknik /manajemen dan jasa

lainnya.

B.      SUBJEK PAJAK

Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN)

C.      PEMOTONG PAJAK

•Badan Pemerintah

•BUMN / BUMD

•Badan Hukum Lainya (PT, Fa, Yayasan, Koperasi, Perhimpunan Kongsi, BUT, dll)

•Perseoan yang ditunjuk oleh DJP

•WPOP dalam negeri tertentu yang ditunjuk DJP

D.      OBJEK PAJAK

• Deviden

• Bunga : Premium, Diskonto, Imbalan sehubungan dengan pengembalian hutang

• Sewa atas penggunaan harta

• Royalti

• Hadiah / penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21

• Imbalan jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa lainnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

E.       YANG TIDAK DIPOTONG PAJAK

• Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank

• Sewa yang dibayarkan/terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi

• Deviden yang diterima oleh :

* Perseroan terbatas WPDN

* Koperasi

* Yayasan

* Organisasi sejenis

• Bunga obligasi yang diterima/diperoleh perusahaan reksa dana selama lima tahun

pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha

• Bagian yang diterima / diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi

atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi.

• Simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

F.       TARIF PAJAK (BERSIFAT TIDAK FINAL)

Tarif 15% x jumlah bruto atas:

1. Deviden badan, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis

dan pembagian sisa hasil usaha koperasi

2. Bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian

hutang

3. Royalti

4. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh 21

Tarif sebesar 2% x jumlah bruto dan tidak termasuk PPN

No. Jenis Penghasilan

1 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus

kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak

atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis.

2 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain

kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak

atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan

lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah

dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Tarif 2% atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi dan jasa lain

No. Jenis Jasa (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008)

1. Jasa Penilai

2. Jasa Aktuaris

3. Jasa Akuntansi, pembukuan, atestasi laporan keuangan

4. Jasa Perancang (design)

5. Jasa Pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi

(migas) kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap

6. Jasa penunjang di bidang penambangan migas

7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas

8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan

9. Jasa penebangan hutan

10. Jasa pengolahan limbah

11. Jasa penyedia tenaga kerja (outsourching service)

12. Jasa perantara dan/atau kegenan

13. Jasa dibidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilaukan oleg

Bursa Efek

14. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan

15. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara

16. Jasa mixing film

17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan,

pemeliharaan dan perbaikan

18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC,

dan/atau TV kabel

19. Jasa perawatan alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan

20. Jasa maklon

21. Jasa penyelidikan dan keamanan

22. Jasa penyelenggaraan kegiatan atau event organizer

23. Jasa pengepakan

24. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang

atau media lain untuk penyampaian informasi

25. Jasa pembasmian hama

26. Jasa kebersihan/ cleaning service

27. Jasa catering atau tata boga

Catatan:

Pemotongan pajak penghasilan berdasarkan tarif baru sebesar 2 % ini dikenakan atas

jumlah bruto tidak termasuk PPN sedangkan dalam hal penerima imbalan tidak memiliki

NPWP besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) dari pada

tarif yang berlaku.

G. SAAT TERUTANG, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 23

1. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk

dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi

terlebih dahulu.

2. PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan

takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.

3. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari

setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 23 bertepatan

dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau

pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.