PPh pasal 21

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

A.    DEFINISI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

 
Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh
wajib pajak orang pribadi, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,
tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau
jabatan, jasa dan kegiatan sebagai mana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang No 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang No.17 tahun 2000 dan diubah terakhir dengan PER No. 57 Tahun 2009.

B.     PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi atau badan, baik induk maupun cabang.
Bendaharawan pemerintah.
Dana pensiun, badan penyelenggara JAMSOSTEK, serta badan-badan lain yang
membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT).
Yayasan, lembaga, perhimpunan, organisasi dalam segala bidang kegiatan. BUMN / BUMD, perusahaan / badan pemberi imbalan kepada wajib pajak luar negeri.
 

C.     DIKECUALIKAN SEBAGAI PEMOTONG PAJAK
 Kantor perwakilan negara asing dengan asas timbal balik memberikan perlakuan yang
sama bagi perwakilan Indonesia di negara tersebut.
 Organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
 

D.    WAJIB PAJAK
 Pegawai, karyawan tetap, komisaris, dan pengurus.
 Pegawai lepas.
 Penerima pensiun.
 Penerima honorarium, komisi atau imbalan lainnya, uang saku, beasiswa atau hadiah.
 Penerima upah harian, mingguan, borongan, satuan.
Catatan:
PPh Pasal 21 dipotong atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam
Negeri (WPDN), yaitu WNI dan WNA yang tinggal di Indonesia > 183 hari. Sedangkan
untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri (WPLN) dipotong PPh Pasal 26.

E.      YANG TIDAK TERMASUK WAJIB PAJAK
 Pejabat perwakilan diplomatik atau pejabat negara asing.
 Orang-orang yang diperbantukan kepada pejabat tersebut yang bekerja dan bertempat
tinggal bersama mereka.
 Pejabat perwakilan organisasi Internasional dengan keputusan Menteri Keuangan
dengan syarat :
a) Bukan Warga Negara Indonesia (WNI).
b) Tidak menerima / memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di
Indonesia.
c) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

F.      OBJEK PAJAK
1. Penghasilan teratur, terdiri dari :
 Gaji, upah, honorarium
 Uang pensiun bulanan
 Premi asuransi bulanan yang dibayarkan oleh pemberi kerja
 Tunjangan – tunjangan
 Hadiah, beasiswa
 Uang lembur, uang sokongan, uang tunggu
 Penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun
2. Penghasilan Tidak Teratur, terdiri dari :
 Bonus, gratifikasi, tantiem
 Jasa produksi
 Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan cuti
 Premi tahunan
 Penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak teratur
3. Penerima upah, terdiri dari :
 Upah harian
 Upah mingguan
 Upah satuan
 Upah borongan
4. Penghasilan yang bersifat final, terdiri dari:
 Tenaga ahli seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan
 Pemain musik, MC, penyanyi, bintang film
 Olahragawan
 Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator, dll
 Agen iklan
 Peserta perlombaan
 Petugas dinas luar asuransi
 Petugas penjaja barang dagangan (sales)
 Peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan
 Distributor perusahaan MLM direct selling

G.    YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,
asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali, penghasilan yang dipotong
PPh Pasal 21 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya
dengan bentuk apapun yang diberikan oleh Bukan Wajib Pajak.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan
Menteri Keuangan dan penyelenggara taspen dan jamsostek yang dibayar oleh
pemberi kerja.

H.    PENGURANG PENGHASILAN BRUTO
Untuk menentukan berapa besarnya penghasilan neto pegawai tetap, maka penghasilan
bruto dikurangi:
1. Biaya Jabatan, yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum
yang diperkenankan Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan

1.      Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada badan dana pensiun
yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan dan badan penyelenggara
Tabungan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT) yang dipersamakan dengan
dana pensiun.

Contoh Kasus 1:

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang memperoleh gaji bulanan

Bento adalah seorang pegawai di perusahaan PT. Asek, berstatus menikah dan belum

memiliki anak. Ia memperoleh gaji sebulan Rp3.000.000, tunjangan transport

Rp500.000, dan tunjangan makan Rp750.000. PT. Asek mengikuti program jamsostek

dimana premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh

pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5% dan 0,4% dari gajidan juga setiap

bulannya menanggung iuran pensiun untuk Bento sebesar Rp100.000, serta iuran

jaminan hari tua sebesar 3,7% dari gaji. Setiap bulan Bento membayar iuran Jaminan

Hari Tua sebesar 2% dari gajinya dan iuran pensiun sebesar Rp50.000. Berapakah

besarnya PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan Bento di tahun 2016 tiap

bulannya?

Perhitungan PPh Pasal 21 yang Terhutang:

Penghasilan gaji sebulan                                                                                               Rp   3.000.000

Tunjangan makan                                                                                                          Rp      750.000

Tunjangan transport                                                                                                      Rp      500.000

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja                                                                                 Rp        15.000

Premi Jaminan Kematian                                                                                              Rp        12.000

Total Penghasilan Bruto                                                                                                Rp   4.277.000

Pengurang :

Biaya Jabatan                                                     (5% x   Rp 4.277.000)

(maksimal diperkenankan)                                               Rp    500.000

Iuran JHT                                                                         Rp      60.000

Iuran Pensiun                                                                   Rp      50.000

Jumlah pengurang                                                                                                        Rp     610.000

Penghasilan neto sebulan                                                                                             Rp  3.617.000

Penghasilan neto setahun                                                                                             Rp43.404.000

PTKP (K/0)

Wajib Pajak =   Rp 36.000.000

Status Kawin = Rp   3.000.000

Jumlah pengurangan                                                                                                     Rp39.000.000

Penghasilan Kena Pajak                                                                                                Rp  4.404.800

PPH Pasal 21 terutang

PPh Pasal 21 setahun : 5 % x Rp 4.404.800 = Rp 220.200

PPh Pasal 21 sebulan : Rp 220.200 / 12 = Rp 18.350

Catatan:

Untuk kasus seorang karyawan Indonesia (WPDN) yang memiliki kewajiban

subjektifnya sejak awal tahun, tetapi baru mulai atau berhenti bekerja pada pertengahan

tahun atau dalam tahun berjalan maka perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilannya

tidak perlu disetahunkan, hanya dikalikan dengan banyaknya bulan bekerja dari

karyawan yang bersangkutan.

Sementara untuk karyawan asing (WPLN) yang memiliki kewajiban subjektifnya sejak

awal tahun, tetapi baru mulai atau berhenti bekerja pada pertengahan tahun atau dalam

tahun berjalan maka atas penghasilannya tersebut harus disetahunkan terlebih

dahulu. Untuk lebih jelasnya lihat contoh berikut:

Catatan:

Untuk kasus seorang karyawan Indonesia (WPDN) yang memiliki kewajiban

subjektifnya sejak awal tahun, tetapi baru mulai atau berhenti bekerja pada pertengahan

tahun atau dalam tahun berjalan maka perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilannya

tidak perlu disetahunkan, hanya dikalikan dengan banyaknya bulan bekerja dari

karyawan yang bersangkutan.

Sementara untuk karyawan asing (WPLN) yang memiliki kewajiban subjektifnya sejak

awal tahun, tetapi baru mulai atau berhenti bekerja pada pertengahan tahun atau dalam

tahun berjalan maka atas penghasilannya tersebut harus disetahunkan terlebih

dahulu. Untuk lebih jelasnya lihat contoh berikut:

Contoh kasus 2:

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang mulai / berhenti pada

pertengahan tahun

Tn. Prabowo (K/2) bekerja pada PT Takmaurugi pada bulan April 2016. PT Takmaurugi

setiap bulannya membayar gaji untuk Tn. Prabowo sebesar Rp4.000.000, tunjangan

transport dan tunjangan makan masing-masing Rp350.000 dan Rp1.750.000. Premi

asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian dibayar oleh pemberi kerja

masing-masing sebesar Rp55.000 dan Rp35.000. Setiap bulan Tn. Prabowo membayar

iuran THT sebesar Rp200.000 dan iuran pensiun sebesar Rp225.000. Berapakah

besarnya PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan Tn. Prabowo setiap bulannya?

Perhitungan PPh Pasal 21 yang Terhutang:

Penghasilan gaji sebulan                                                                                                Rp   4.000.000

Tunjangan makan                                                                                                           Rp   1.750.000

Tunjangan transport                                                                                                       Rp      350.000

Premi asuransi kecelakaan kerja                                                                                    Rp        55.000

Premi asuransi kematian                                                                                                Rp        35.000

Total Penghasilan Bruto                                                                                                                              Rp   6.190.000

Pengurang :

Biaya jabatan                                                     (5% x Rp 6.190.000)

(maksimal diperkenankan)                                Rp     500.000

Iuran THT                                                          Rp     200.000

Iuran pensiun                                                     Rp     225.000

Jumlah pengurang                                                                                                          Rp       925.000

Penghasilan neto sebulan                                                                                               Rp   5.265.000

Penghasilan neto setahun           9 x Rp 5.265.500                                                        Rp 47.385.000

PTKP (K/2)

• Wajib Pajak     = Rp 36.000.000

•Status Kawin    = Rp 3.000.000

• Tanggungan 2 = Rp 6.000.000

Jumlah PTKP                                                                                                                 Rp 45.000.000

Penghasilan Kena Pajak                                                                                                                               Rp  2. 385.000

PPh Pasal 21 selama 9 bulan : 5 % x Rp 2.385.000 = Rp 119.250

PPh Pasal 21 sebulan : Rp 119.250  / 9 = Rp 13.250

Contoh Kasus 3:

Perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai yang memperoleh Gaji dan Bonus

Bapak Rayhan (K/3)memperoleh gaji sebulan sebesar Rp5.000.000 dan mendapat

tunjangan jabatan serta tunjangan keluarga masing-masing Rp500.000. Premi asuransi

kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian dibayarkan oleh pemberi kerja masingmasing

Rp350.000 dan Rp250.000. Setiap bulan Bapak Rayhan harus membayar iuran

THT dan iuran pensiun masing-masing sebesar Rp30.000 dan Rp50.000. Pada bulan Juli

ia mendapat bonus sebesar Rp10.000.000. Berapa besarnya pajak yang terutang atas gaji

dan bonus yang diterima Bapak Rayhan? (Diasumsikan Bapak Rayhan adalah seorang

pegawai tetap)

a. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus

Penghasilan gaji sebulan                                                                                               Rp   5.000.000

Tunjangan Jabatan                                                                                                         Rp      500.000

Tunjangan Keluarga                                                                                                      Rp      500.000

Premi asuransi Kecelakaan Kerja                                                                                  Rp      350.000

Premi Asuransi Kematian                                                                                              Rp      250.000 +

Penghasilan Bruto Sebulan                                                                                            Rp   6.600.000

Penghasilan Bruto Setahun                                                                                            Rp 79.200.000

Bonus                                                                                                                             Rp 10.000.000 +

Penghasilan Bruto Gaji dan Bonus                                                                                Rp 89.200.000

Pengurang :

Biaya Jabatan                                                            (5% x Rp 89.200.000)

(maksimal diperkenankan)                                          Rp   6.000.000

Iuran THT (12 x 25.000)                                             Rp      360.000

Iuran Pensiun (12 x 50.000)                                        Rp       600.000 +

Jumlah pengurang                                                                                                          Rp    6.960.000 -

Penghasilan neto setahun                                                                                               Rp  82.240.000

PTKP (K/3)

Wajib Pajak        = Rp 36.000.000

Status Kawin      = Rp   3.000.000

Tanggungan 3    = Rp   9.000.000 +

Jumlah PTKP                                                                                                                 Rp 48.000.000 -

Penghasilan Kena Pajak                                                                                                                                         Rp 34.240.000

PPh Pasal 21 yang terutang atas Gaji dan Bonus :

5 % x Rp 34.240.000= Rp  1.714.000

b. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji :

Penghasilan gaji sebulan                                                                                                Rp 5.000.000

Tunjangan Jabatan                                                                                                         Rp     500.000

Tunjangan Keluarga                                                                                                      Rp     500.000

Premi asuransi Kecelakaan Kerja                                                                                 Rp      350.000

Premi Asuransi Kematian                                                                                             Rp      250.000 +

Penghasilan Bruto Sebulan                                                                                           Rp   6.600.000

Penghasilan Bruto Setahun                                                                                           Rp 79.200.000

Pengurang :

Biaya Jabatan (5% x Rp 79.200.000)                        Rp 3.960.000

Iuran THT (12 x 30.000)                                           Rp    360.000

Iuran Pensiun (12 x 50.000)                                      Rp    600.000 +

Jumlah pengurang                                                                                                         Rp 4.920.000 -

Penghasilan neto setahun                                                                                            Rp 74.280.000

PTKP (K/3)                                                                                                                 Rp 48.000.000 -

Penghasilan Kena Pajak                                                                                              Rp 26.280.000

PPh Pasal 21 yang terutang atas Gaji:

5 % x 26.280.000 = Rp 1.314.000

c. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Bonus :

PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus                               Rp 1.714.000

PPh Pasal 21 atas Gaji                                                 Rp 1.314.000 -

PPh Pasal 21 atas Bonus                                                            Rp     400.000